Tugas Ilmu Ekonomi Krisis Moneter

BAB 1

PENDAHULUAN

1.        Latar Belakang

Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiap individu disebut dengan negara.Pentingnya perekonomian dibagi menjadi tiga bagian yang pertama, pentingnya ilmu ekonomi untuk perseorangan (individu), kedua pentingnya ilmu ekonomi untuk dunia usaha, dan ketiga,pentingnya ilmu ekonomi untuk bangsa dan Negara.Krisis global dapat membuat keadaan perekonomian di berbagai Negara sangat menghawatirkan dan membuat tingkat perekonomian menerun tajam, yang mengakibatkan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi terhadap masa depan suatu Negara yang mengalaminya. Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya krisis global Negara Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan agar kondisi perekonomian Indonesia pulih kembali. Kebijakan yang akan dibahas yaitu kebijakan fiskal  dan kebijakan moneter.  Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan di dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya, sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan masyarakat.Kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi.

2.        Rumusan Masalah

a)      Apa yang di maksud dengan kebijakan Moneter dan kebijakan Fiskal?

b)      Apa tujuan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal?

c)       Apa saja instrument kebijakan moneter dan kebijakan fiskal?

d)      Bagaiamana peran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam menjaga perekonomian Negara?

e)      Bagaimana keterkaitan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal?

f)       Apa pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap kehidupan rakyat banyak?

3.        Tujuan Penulisan

a)      Untuk mengetahui pengertian dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

b)      Untuk mengetahui apa saja tujuan dari pada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

c)      Untuk mengetahui instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

d)     Untuk mengetahui peranan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perekonomian.

e)      Untuk mengetahui keterkaitan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

f)       Untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap rakyat banyak.

BAB 2

PEMBAHASAN

A.   Pengertian Kebijakan Moneter dan Fiskal

1.    Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Berikut beberapa pengertian kebijakan moneter menurut para ahli.

a.       Menurut Soeharsono Sagir. Kebijakan moneter menunjukka kemampuan bank indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai sasaran tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (inflasi dan nilai tukar rupiah terkendali).

b.      Menurut Sadono Sukirno. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk memengaruhi jimlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan.

c.       Menurut Suryana. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara memengaruhi tingkat bunga.

Dengan kata lain, Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

2.    Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

Pada dasarnya yang dimaksud penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Adapun yang dimaksud pengeluaran negara adalah semua pengelaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara maupun badan usaha milik negara.

B.    Tujuan Kebijakan Moneter dan Fiskal

1.         Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan kebijakan moneter seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah keseimbangan intern (Internal Balance) dan keseimbangan ekstern (External Balance). Kebijakan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan dipertahankannya laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern dipertahankan agar neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) seimbang dalam arti bahwa neraca pembayaran internasional tidak defisit dan surplus.

Berikut beberapa tujuan kebijakan moneter :

1.      Menjaga Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang/jasa dan arus uang berjalan seimbang.

2.      Meningkatkan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai.

3.      Menjaga Kestabilan Harga

Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.

4.      Sebagai Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi.

5.      Mencegah Terjadinya Inflasi

Dilakukan dengan mengurangi jumlah uang beredar denga melakukan kebijakan pasar terbuka

6.      Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.

2.        Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional dapat ditingkatkan sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektifitas kegiatan masyarakat tanpa harus mengabaikan redistribusi pendapatan dan upaya kesempatan kerja. Tujuan tersebut ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut.

1.      Meningkatkan Laju Investasi;

2.       Meningkatkan Kesempatan Kerja;

3.      Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial;

4.       Meningkatkan Stabilitas di tengah Ketidakstabilan Ekonomi Internasional.

C.    Instrumen Kebiajakan Moneter dan Fiskal

1.     Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan yang bersifat melakukan pilihan atas beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi pemerintah.

a)      Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter dalam rangka untuk memengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut.

·         Discount policy (politik diskonto)

Politik diskonto artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan bank umum, dapat mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam kondisi kegiatan ekonomi masih berada di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan, bank sentral dapat menurunkan tingkat diskonto/suku bunga, sehingga masyarakat melakukan pinjaman dan banyak investasi yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga masyarakat/pengusaha banyak melakukan tabungan dan uang yang beredar dapat dikurangi.

·         Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka)

Politik pasar terbuka artinya kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.

Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar harus dikurangi dengan cara menjual surat-surat berharga.

Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka harus diciptakan keadaan perekonomian di mana:

a)   bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan minimum.

b)   dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang diperjualbelikan.

·         Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum)

Politik cadangan kas artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum.

Apabila kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga (inflasi), maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar bertambah karena banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.

Akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman berkurang atau bank umum tidak mampu memberikan pinjaman dan sekaligus dana yang menganggur di bank semakin bertambah.

b)     Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan Moneter Kualitatif meliputi pengawasan kredit selektif dan imbauan moral (Moral Persuasion).

·         Pengawasan Kredit Selektif

Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat Bank yang ingin memberikan kredit harus memerhatikan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C (Character, Collateral, Capital, Capacity, and Condition Of Economy). Dengan kebijakan kredit ketat ini, bank sentral dapat mengontorol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Langkah kebijakan ini dapat diambil pada saat ekonomi mengalami inflasi.

·         Imbauan Moral ( Moral Persuasion)

Untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat mengeluarkan pidato, pengumuman atau edaran kepada bank umum dan pelaku moneter lain yang berupa larangan atau ajakan. Mislanya, larangan atau ajakan untuk menahan pinjaman atau melepaskan pinjaman pada waktu tertentu.

Kebijakan-kebijakan diatas dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu

a). Politik Uang Ketat

Politik uang ketat, yaitu politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bisa dilakukan dengan cara:

1. Menjual surat berharga SBI (politik pasar terbuka);

2. Meningkatkan suku bunga (politik diskonto);

3. Menaikkan cadangan kas minimum (politik cadangan kas);

4. Memperketat syarat pemberian kredit (politik kredit selektif

b).Politik Uang Longgar

Politik uang longgar, yaitu politik bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar, bisa dilakukan dengan cara:

1. Membeli surat-surat berharga dari masyarakat (politik pasar terbuka)

2. Menurunkan suku bunga (politik diskonto)

3. Menurunkan cadangan kas minimum (politik cadangan kas)

4. Memperlonggar syarat pemberian kredit (politik kredit longgar)

2.    Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara yang berhubungan dengan pajak.

Sacara garis besar kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui empat jenis pembiayaan, antara lain:

a.      Kebijakan Anggaran Belanja Seimabang

Anggaran belanja seimbang adalah penyesuaian anggaran negara dengan cara menyesuaikan antara anggaran tersedia dengan keadaan realita. Tujuannya adalah untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang.

Jika terjadi inflasi, anggaran surplus digunakan. Sedangkan ketika terjadi ketidak stabilan ekonomi maka digunkan anggaran defisit.

Kebijakan anggaran yang digunakan setiap negara satu sama lain tergantung pada keadaan perekonomian dan arah yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita mengenal ada empat macam anggaran, antara lain sebagai berikut:

1.      Anggaran Seimabang

Anggaran seimbang adalah anggaran yang disusun dengan pendapatan totalnya sama atau seimbang dengan pengeluaran totalnya. Tujuannya untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit.

2.      Anggaran Dinamis

Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah atau negara untuk kemakmuran masyarakat.

3.      Anggaran Defisit

Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit. Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat cara untuk mengukur defisit anggaran, yaitu:

·         Defisit Konvensional, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih anatara otal belanja dan total pendapatan, termasuk hibah,

·         Defisi Moneter, yaitu selisih anatara total belanja pemerintah (diluar pembayaran pokok atau utang) dan total pendapatan (diluar penerimaan utang),

·         Defisit Operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai ril dan bukan nilai nominal,

·         Defisit Primer, yaitu selisih anatara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga utang) dan total pendapatan.

4.      Anggaran Surplus

Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar dari pada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilandai inflasi (kenaikan harga secara terus menerus), sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.

b.      Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional

Dalam hal ini pengeluaran dan penerimaan pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (employment). Misalnya kebijakan perajakan. Di satu pihak pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah, dilain pihak pajak dipakai untuk mengatur prngrluaran swasta maupun individu. Sehingga dalam kondisi banyaknya pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan.

c.       Kebijakan Stabilitas Anggaran Otomatis

Dengan kebijakan stabilitas anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan baiaya relatif fari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila terjadi deflasi, program pengeluaran pemerintah tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan diturunkan terutama dari pajak pendapatan. Oleh karena itu, akan terjadi keadaan pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan (defist dalam anggaran belanja) dan hal ini akan mendorong perkembangan sektor swasta kembali bergairah sampai tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja.

d.      Kebijakan Pengelolaan Anggaran

Pada pendekatan ini pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman senantiasa dihubungkan. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi maupun surplus. Kebijakan anggaran defisit adalah pengaturan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan deflasi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan jumlah barang-barang dan jasa berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah uang. Dalam keadaan deflasi harga-harga menjadi turun, perdagangan menjadi lesu, akibatnya uang sukar diperoleh, daya beli masyarakat berkurang, produksi menurun, dan pengangguran meluas. Sedangkan kebijakan anggaran surplus adalah pengaturan pengeluaran negara lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan inflasi, yaitu suatu keadaan jumlah uang yang beredar berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah barang dan jasa.

D.    Peran Kebijakan Moneter dan Fiskal

1.    Peran kebijakan Moneter

Setiap negara perlu menerapkan kebijakan moneter dengan benar untuk menjaga perekonomian negaranya. Berikut peran dari kebijakan moneter yang penting untuk suatu negara:

a.       Kebijakan menetapkan cash ratio

Kebijakan moneter berperan mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan rasio presentasi dana cadangan minimum agar peredaran uang tidak berlebihan, sehingga tidak terjadi inflasi.

b.      Kebijakan suku bunga kredit

Setiap bank tentu saja perlu menyediakan layanan kredit kepada masyarakat. Setoran yang diberikan per bulan dari kredit tersebut juga ditambah dengan bunga yang sudah ditetapkan. Apabila bank tidak memiliki kebijakan suku bunga, maka perekonomian negara tidak stabil. Untuk itu, kebijakan moneter berperan dalam penetapan suku bunga kredit agar kestabilan ekonomi terjaga.

c.       Kebijakan suku bunga deposito

Kebijakan moneter dalam suku bunga deposito peranannya sama dengan kebijakan suku bunga kredit. Apabila pemerintah menginginkan peredaran uangnya bertambah, maka suku bunga deposito dinaikkan. Apabila pemerintah menginginkan peredaran uangnya berkurang, maka suku bunga deposito juga perlu diturunkan.

d.      Kebijakan Mempertahankan kestabilan harga

Perekonomian suatu negara kerap kali tidak stabil, seperti inflasi. Inflasi merupakan banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan. Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter berperan untuk mengurangi peredaran uang. Dengan begitu laju perekonomian suatu negara akan stabil kembali

e.       Mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga

Kebijakan moneter ini disebut sebagai operasi pasar terbuka. Apabila negara ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Ketika pemerintah membeli surat berharga, dengan begitu aset negara juga bertambah dan peredaran uang bisa diperbanyak. Begitu sebaliknya, apabila negara ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah perlu menjual surat berharga kepada masyarakat. Surat-surat berharga pemerintah antara lain, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau SPBU (Surat Berharga Pasar Uang).

f.       Memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum

Peran kebijakan moneter ini disebut sebagai fasilitas diskonto. Fasilitas akan memainkan peredaran uang dengan meningkatkan suku bunga bank sentral kepada bank umum. Biasanya bank umum seringkali kekurangan uang dan meminjam uang kepada bank sentral. Untuk itu, bank sentral akan menurunkan suku bunga dan menaikkan bunga pada bank umum. Fasilitas diskonto ini membuat jumlah uang bertambah, sehingga tidak mengalami inflasi.

g.       Memainkan jumlah cadangan perbankan

Peran kebijakan moneter ini disebut sebagai rasio cadangan wajib. Peran kebijakan moneter ini sama halnya dengan memainkan uang, tetapi melalui jumlah cadangan perbanka yang harus disimpan oleh pemerintah. Ketika negara akan menambah jumlah uang, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Begitu pun sebaliknya, untuk mengurangi jumlah uang, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Dengan memainkan rasio cadangan wajib pada perbanka, maka perekonomian negara akan kembali stabil karena perbanka menjadi lembaga utama dalam peredaran keuangan negara.

h.      Imbauan moral kepada pelaku ekonomi

Dalam mengatur kestabilan uang, kebijakan moneter bukan hanya bergerak untuk memainkan peredaran uang, tetapi juga menghimbau para pelaku ekonomi. Himbauan ini khususnya ditujukan kepada bank. Pemerintah akan menghimbau setiap bank agar hati-hati memberikan kredit. Hal itu untuk menjaga agar peredaran uang tidak meningkat. Selain itu, bank umum juga dihimbau untuk meminjam lebih banyak uang kepada bank sentral untuk memperbanyak uang yang beredar pada perekonomian.

i.        Kebijakan nilai tukar uang

Kebijakan moneter dalam mengatur kestabilan ekonomi juga melakukan kebijakan nilai tukar uang. Nilai tukar sangat berpengaruh kepada peningkatan harga barang dan jasa, sehingga kebijakan moneter berperan memantau nilai tukar. Bank Indonesia akan menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak berlebihan. Bank Indonesia akan menetapkan jumlah nilai tukar pada level tertentu, sehingga peredaran uang tidak berlebihan.

j.        Mengatur persediaan uang dan barang

Kebijakan moneter juga berpengaruh kepada sektor perdagangan. Untuk mengatur laju perekonomian dengan menstabilkan keuangan, tentu saja pemerintah juga perlu memperhatikan penyediaan barang. Ketika pemerintah menginginkan peredaran uang meningkat, maka perlu meningkatkan penyediaan barang. Jika pemerintah menginginkan peredaran uang menurun, maka penyediaan barang juga diturunkan. Dengan begitu perekonomian negara akan stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan.

2.        Peran kebijakan Fiskal

Pada dasarnya, peran kebijakan fiskal berkesinambungan dengan tujuan di atas. Berikut peran kebijakan fiskal:

a.       Menurunkan Tingkat Inflasi

Dalam rangka menurunkan tingkat inflasi, pemerintah bisa mengambil peran kebijakan fiskal dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah. Cara tersebut dilakukan dengan mengurangi atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu. Dengan begitu, peredaran uang kepada masyarakat akan berkurang, sehingga tingkat inflasi bisa menurun. Selain dari cara tersebut, pemerintah juga bisa mengurangi transfer pemerintah. Transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah tanpa balas jasa langsung, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pendidikan, atau subsidi.

b.      Menanggulangi Inflasi

Dalam menanggulangi inflasi, kebijakan fiskal membantu dalam penerapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Hal ini dilakukan karena pajak tersebut menyedot sebagian besar pendapatan dari uang yang dihasilkan pajak inflasi. Peran kebijakan fiskal dalam pengelolaan pajak tersebut untuk meningkatkan perekonomian pemerintah dan penanggulangan inflasi.

c.       Meningkatkan Produk Domestik Bruto

Dalam peran meningkatkan produk domestik bruto, kebijakan fiskal bisa dijalankan dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menjalankan proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Dengan cara tersebut, nantinya akan ada permintaan barang dana jasa, hal itu akan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa. Cara lain yang dilakukan ialah dengan meningkatkan transfer pemerintah, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, atau subsidi. Melalui cara tersebut, dapat mendorong masyarakat untuk menjalankan produksi atau perdagangan. Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan produk domestik bruto bisa dikatakan bahwa sebaliknya dari peran pada poin pertama di atas.

d.      Mengurangi Tingkat Pengangguran

Peran kebijakan fiskal untuk mengurangi tingkat pengangguran ialah dengan cara memperbesar pengeluaran dan transfer pemerintah. Memperbesar pengeluaran maksudnya, pemerintah menjalankan proyek-proyek pembangunan sebagai langkah membuka lapangan pekerjaan. Dalam menjalankan proyek, pemerintah pasti membutuhkan tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat teratasi. Untuk memperbesar transfer pemerintah, perlu adanya subsidi atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat.

e.       Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ialah dari memperbesar pengeluaran pemerintah, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, atau membelian peralatan militer, rumah sakit, perkantoran. Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan tenaga kerja. Contohnya, penyedia atau supplier alat militer, alat-alat rumah sakit, alat-alat perkantoran akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Dari proyek pembangunan, pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

f.       Meningkatkan Laju Investasi

Investasi merupakan proses perekonomian yang mampu menolong keuangan negara dan masyarakat. Kebijakan fiskal juga memiliki peran dalam meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal mendorong dan memacu atau menghambat investasi di sektor swasta ataupun sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat berperan dalam mengatur bentuk investasi tertentu. Dengan begitu pemerintah dapat mengatur bentuk investasi berencana public.

g.      Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial

Kebijakan fiskal memiliki peran dalam mendorong dalam investasi optimal secara sosial. Hal ini karena investasi sosial membutuhkan dana besar dan cepat yang menjadi tanggungan Negara untuk memajukan pembentukan modal. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengatur penggunaan dana tersebut dengan cara mendorong investasi optimal secara sosial.

h.      Meningkatkan stabilitas perekonomian di tengah ketidakstabilan internasional

Kebijakan fiskal memiliki peranan kunci dalam menjaga kestabilan internal ataupun ekternal. Untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis, kebijakan fiskal mengatur pengelolaan eksport dan import. Dengan begitu dapat perekonomian negara tetap stabil meski perekonomian internasional masih tidak stabil. Kebijakan fiskal mampu mengontrol perekonomian dalam negeri agar tidak terpengaruh dengan ketidakstabilan internasional.

i.        Meningkatkan dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

Kebijakan fiskal juga berperan dalam pendistribusian pendapatan nasional. Cara yang dilakukan pemerintah ialah dengan meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya tersebut dapat tercipta dengan adanya investasi dari pemerintah berupa program pembangunan regional, sehingga dapat mengimbangi perekonomian pemerintah.

j.        Menyejahterakan Masyarakat

Di dalam kebijakan fiskal memang ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dan peran yang paling utam ialah Negara. Pemerintah tentu saja membutuhkan kebijakan fiskal untuk membuat rakyat sejahtera. Dalam menyejahterakan masyarakat, pemerintah mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan dan hutang agar lebih stabil. Dari dana APBN dapat mengatur pertumbuhan ekonomi seperti mengatasi inflansi. Hal itu merupakan tujuan perekonomian yang diambil berdasarkan kebijakan fiskal, khususnya tujuan dalam menyejaterakan masyarakat. Di sinilah, peran kebijakan fiskal sangat penting bagi masyarakat ataupun pemerintah sendiri.

E.    Keterkaitann Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi pada mulanya hanya menggunakan kebijakan moneter. Misalnya, dengan memperketat atau memperlonggar jumlah kredit (tight/easy money policy) yang diberikan oleh bank-bank umum, mengubah tingkat suku bank (politik diskonto), dan operasi pasar terbuka (membeli atau menjual suratsurat berharga). Dalam kondisi inflasi, pemerintah melakukan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang beredar dengan melakukan kebijakan pasar terbuka. Apa sajakah kebijakan pasar terbuka itu?

Di antaranya dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau obligasi negara, menaikkan suku bunga (politik diskonto), menaikkan cadangan kas minimum bank umum, kebijakan kredit selektif, pemotongan nilai mata uang dalam negeri (sanering), memusnahkan uang lama, membatasi pencetakan uang baru. Sedangkan dalam keadaan depresi, pemerintah melalui Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan membeli SBI atau obligasi negara, menekan tingkat suku bunga bank, dan melonggarkan jumlah kredit bank. Dengan demikian, maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan teratasi.

Namun, kebijakan moneter saja kadang tidak dapat mengatasi depresi. Sebab tingkat suku bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya investasi karena orang lebih senang menyimpan uang tunai.

Dengan adanya kelemahan kebijakan moneter tersebut maka kebijakan fiskal sangat berperan. Namun, kebijakan fiskal tidak dapat dijalankan secara serta merta (bersifat kaku/kurang fleksibel) karena harus dilakukan melalui serangkaian birokrasi (misalnya perubahan APBN pada pertengahan tahun anggaran) dan pada umumnya kebijakan moneter lebih dapat diterima masyarakat daripada kebijakan fiskal.

Untuk itu, kombinasi antara keduanya sangat diperlukan dalam menanggulangi inflasi atau deflasi, misalnya dengan politik harga, pengawasan harga, penjatahan, dan sebagainya.

F.    Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal Terhadap Kehidupan Rakyat Banyak

Kebijakan moneter dan fiskal sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat indonesia. Kebijakan moneter dapat memabantu masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya. Dalam kebijakan moneter, terdapat operasi pasar terbuka, dimana masyarakat dapat membeli ataupun menjual surat berharga. Oleh karena itu, masyarakat dapat meningkatkan dan melaksanakan kegiatan ekonominya dengan baik, serta para pengusaha dapat membuka usaha baru dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, dalam kebijakan moneter, masyarakat dapat mendapatkan pinjaman dari bank sehingga masyarakat memiliki modal untuk membuka usaha.

Dalam kebijakan fiskal, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan sehingga memperoleh pendapatan. Misalnya pemerintah mengadakan sebuah proyek seperti pembangunan jalan raya ataupun jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara berupa pajak, dan nantinya dalam proyek tersebut pemerintah dapat menggunakan masyarakat sebagai pekerjanya dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Jadi, kebijakan moneter dan fiskal sangat penting bagi perekonomian di indonesia serta bagi rakyat banyak.

                                                                 

BAB 3

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kedua kebijakan ini sama-sama memiliki peran serta pengaruh yang sangat penting terhadap perekonomian inodonesia.

B.     Saran

Materi mengenai Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini diharapkan lebih dimengerti, dan ditingkatkan lebih baik lagi karena kebijakan moneter dan fiskal sangat terkait dengan kondisi perekonomian di suatu wilayah atau negara. Dan dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian di wilayah kita sendiri serta mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sudirman wayan. 2011. Kebijakan fiskal dan moneter (Teori & Empirikal). Jakarta. Kencana Prenadamedia Group

Rahayu Sri Ani. 2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta. Bumi Aksara